Fasilitasi Pengorganisasian Masyarakat

Fasilitasi Pengorganisasian Masyarakat

 

Pengorganisasian adalah aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang- orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan- tujuan yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah agar masyarakat dan organisasi masyarakat dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya bermanfaat bagi masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan bersama, memperoleh kesetaraan dalam berusaha, membangun kemitraan dalam mewujudkan kesejahteraan menuju kemandirian. Prinsip utama pengorganisasian masyarakat antara lain : adalah kesetaraan, partisipasi, keterbukaan, kemandirian dan keberlanjutan.

Pengembangan komunitas adalah proses di mana anggota masyarakat bekerja bersama untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui berbagai upaya, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan lainnya. Ini melibatkan pemberdayaan masyarakat agar mampu mengidentifikasi kebutuhan mereka sendiri, mengembangkan solusi, dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pengembangan komunitas sering mencakup beberapa langkah penting:

1. Identifikasi Masalah: Masyarakat bersama-sama mengidentifikasi masalah atau tantangan yang dihadapi, baik dalam bidang ekonomi, sosial, atau lingkungan.

2. Perencanaan dan Strategi: Setelah masalah diidentifikasi, masyarakat membuat rencana atau strategi untuk mengatasinya. Ini bisa melibatkan pelatihan keterampilan, membentuk kelompok kerja, atau bermitra dengan organisasi lokal.

3. Aksi Kolektif: Anggota komunitas bekerja bersama untuk melaksanakan rencana. Ini bisa melibatkan kegiatan sosial, pembangunan infrastruktur, pelatihan, atau advokasi.

4. Pemberdayaan: Tujuannya adalah agar masyarakat menjadi lebih mandiri dan mampu mengatasi tantangan di masa depan secara berkelanjutan.

5. Evaluasi dan Perbaikan: Menilai hasil dari upaya yang telah dilakukan dan memperbaiki pendekatan jika diperlukan.

Faktor penting dalam pengembangan komunitas adalah partisipasi aktif dari anggota masyarakat itu sendiri serta dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintah, LSM, atau swasta

 

A. Model-Model Pengorganisasian Masyarakat

Pengorganisasian masyarakat mengandung pengertian sebagai bentuk intervensi pada tingkat masyarakat (community level) yang diarahkan untuk peningkatan atau perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemecahan masalah masyarakat maka beberapa model- model pengorganisasian masyraakat antara lain sebagai berikut :

1. Model Pengembangan Masyarakat Lokal

Pengembangan masyarakat lokal berorientasi pada “tujuan proses” (proses goal) dari pada tujuan tugas atau tujuan hasil (task or product goal). Setiap anggota masyarakat bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut. Pengembangan kepemimpinan lokal, peningkatan strategi kemandirian, peningkatan informasi, komunikasi, relasi dan keterlibatan anggota masyarakat merupakan inti dari proses pengembangan masyarakat lokal.

2. Model Perencanaan Sosial

Model Perencanaan Sosial menekankan proses pemecahan masalah secara teknis terhadap masalah sosial yang substansi seperti pengangguran, permukiman kumuh, kemacetan dan sebagainya. Selain itu PS bertujuan mengungkap pentingnya menggunakan cara perencanaaan yang matang dan perubahan yang terkendali demi mencapai tujuan akhir secara sadar dan rasional dan dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan-pengawasan yang ketat untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi.

3. Model Aksi Sosial

Model Aksi Sosial menekankan pada betapa pentingnya penanganan secara terorganisasi, terarah dan sistematis terhadap kelompok yang tidak beruntung dan meningkatkan kebutuhan yang memadai bagi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan sumber atau perlakuan yang lebih sesuai dengan keadilan sosial dan nilai-nilai demokratisasi.

 

 

 

4. Model Perencanaan Sosial

Model Perencanaan Sosial menekankan proses pemecahan masalah secara teknis terhadap masalah sosial yang substansi seperti pengangguran, permukiman kumuh, kemacetan dan sebagainya. Selain itu PS bertujuan mengungkap pentingnya menggunakan cara perencanaaan yang matang dan perubahan yang terkendali demi mencapai tujuan akhir secara sadar dan rasional dan dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan-pengawasan yang ketat untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi.

5. Model Aksi Sosial

Model Aksi Sosial menekankan pada betapa pentingnya penanganan secara terorganisasi, terarah dan sistematis terhadap kelompok yang tidak beruntung dan meningkatkan kebutuhan yang memadai bagi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan sumber atau perlakuan yang lebih sesuai dengan keadilan sosial dan nilai-nilai demokratisasi.

6. Model Perencanaan Sosial

Model Perencanaan Sosial menekankan proses pemecahan masalah secara teknis terhadap masalah sosial yang substansi seperti pengangguran, permukiman kumuh, kemacetan dan sebagainya. Selain itu perencanaan sosial bertujuan mengungkap pentingnya menggunakan cara perencanaan yang matang dan perubahan yang terkendali demi mencapai tujuan akhir secara sadar dan rasional dan dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan-pengawasan yang ketat untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi.

7. Model Aksi Sosial

Model Aksi Sosial menekankan pada betapa pentingnya penanganan secara terorganisasi, terarah dan sistematis terhadap kelompok yang tidak beruntung dan meningkatkan kebutuhan yang memadai bagi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan sumber atau perlakuan yang lebih sesuai dengan keadilan sosial dan nilai-nilai demokratisasi.

 

B. Tahapan, Proses dan Strategi Pengorganisasian Masyarakat

Pengorganisasian masyarakat adalah proses kolaboratif untuk memberdayakan anggota masyarakat dalam mencapai tujuan bersama dan mengatasi permasalahan yang dihadapi. Tahapan, proses, dan strategi pengorganisasian masyarakat melibatkan beberapa langkah berikut:

Tahapan Pengorganisasian Masyarakat

1. Tahap Persiapan

Identifikasi dan Pemahaman Masalah: Mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat, memahami kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Penjajakan Wilayah dan Penggalian Informasi: Melakukan survei dan observasi untuk memahami lebih lanjut kondisi komunitas.

Membangun Kepercayaan: Penting untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat agar mereka percaya dan bersedia berpartisipasi aktif dalam program pengorganisasian.

2. Tahap Penggalangan dan Penyadaran

Melibatkan Masyarakat: Mengajak masyarakat terlibat secara langsung dengan cara diskusi, pertemuan kelompok, dan identifikasi pemimpin lokal yang dapat memfasilitasi proses.

Penyadaran Sosial: Mengedukasi masyarakat tentang masalah yang mereka hadapi dan potensi yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah tersebut.

3. Tahap Perencanaan

Identifikasi Sumber Daya dan Solusi: Bersama-sama masyarakat merumuskan solusi berdasarkan kebutuhan dan sumber daya yang ada di komunitas.

Membuat Rencana Aksi: Mengembangkan rencana strategis yang jelas dan realistis untuk mencapai tujuan. Melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan.

4. Tahap Pelaksanaan

Implementasi Program: Melaksanakan rencana aksi yang telah disepakati bersama. Pada tahap ini, partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan.

Koordinasi dan Monitoring: Melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana.

5. Tahap Evaluasi dan Pemeliharaan

Evaluasi: Menilai hasil program pengorganisasian, baik dari segi proses maupun pencapaian hasil.

Pemeliharaan Hasil: Menyusun strategi untuk menjaga keberlanjutan program dan hasil yang dicapai agar masyarakat tetap mandiri.

C. Proses Pengorganisasian Masyarakat

1. Pemahaman Sosial dan Budaya: Proses ini melibatkan pendalaman terhadap norma, adat istiadat, dan nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat.

2. Pembangunan Jaringan: Membentuk jaringan antara masyarakat, organisasi, dan lembaga pendukung untuk memperkuat kolaborasi.

3. Pemberdayaan: Proses pemberdayaan melibatkan peningkatan kapasitas masyarakat agar mereka dapat mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang.

4. Partisipasi Aktif: Pengorganisasian masyarakat harus memastikan bahwa seluruh anggota masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

D. Strategi Pengorganisasian Masyarakat

1. Pendidikan Masyarakat: Strategi ini berfokus pada memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang isu-isu yang mereka hadapi serta solusi potensial.

2. Pemberdayaan Ekonomi: Pengembangan usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan penciptaan akses ke sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Penguatan Jaringan dan Aliansi: Melibatkan berbagai pihak, baik lokal maupun eksternal, seperti pemerintah, LSM, dan sektor swasta untuk mendukung proses pengorganisasian.

4. Mobilisasi Sumber Daya Lokal: Memanfaatkan sumber daya lokal seperti tenaga kerja, lahan, dan pengetahuan lokal untuk mendukung proyek-proyek komunitas.

5. Advokasi Kebijakan: Melibatkan masyarakat dalam kegiatan advokasi untuk memperjuangkan hak-hak mereka, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Pengorganisasian masyarakat yang efektif membutuhkan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, di mana setiap anggota masyarakat merasa memiliki dan terlibat dalam proses pembangunan sehingga dibutuhkan peran Penggerak Swadaya Masyarakat sebagai motor lokal yang terus menjaga semangat partisipasi, sementara fasilitator memberikan dukungan teknis, pelatihan, dan pendampingan dalam proses pengorganisasian masyarakat. Kolaborasi antara keduanya memastikan program pengorganisasian berlangsung secara berkelanjutan dan benar-benar berfokus pada kebutuhan serta potensi lokal masyarakat.