TUGAS TERSTRUKTUR
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Sistem Politik Islam
DAFTAR
ISI
BAB I. PENDAHULUAN..................................................................... 1
A. Latar Belakang................................................................................... 1
B. Tujuan Penulisan................................................................................. 2
C. Rumusan Masalah............................................................................... 3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.......................................................... 4
BAB III. PEMBAHASAN..................................................................... 7
A. Pengertian Politik Islam...................................................................... 7
B. Norma Politik dalam Islam................................................................ 8
C. Kedudukan Politik dalam Islam......................................................... 9
D. Demokrasi dalam Islam.................................................................... 10
E. Masyarakat Madani Dalam Islam..................................................... 11
F. Prinsip Politik Luar Negri Dalam Islam............................................ 12
G. Prinsip Dasar Politik Islam............................................................... 13
H. Prinsip Utama Sistem Politik Islam ................................................. 17
I. Tujuan Politik Menurut Islam............................................................ 18
J. Syarat Kepemimpinan Politik dalam Islam........................................ 20
K. Kontribusi Umat Islam dalam Perpolitikan Nasional....................... 20
BAB III. PENUTUP............................................................................. 23
A. Kesimpulan....................................................................................... 23
B. Saran................................................................................................. 24
DAFTAR PUSTAKA........................................................................... 25
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Islam
merupakan agama Allah SWT sekaligus agama yang terakhir yang disampaikan kepada
Nabi Muhammad SAW melalui malaikat jibril dengan tujuan untuk mengubah akhlak
manusia ke arah yang lebih baik di sisi Allah SWT. Banyak cara yang dilakukan
oleh manusia untuk mencapai ketakwaan di sisi-Nya atau yang disebut juga dengan
kata “Politik”. Karena politik dapat dikatakan sebagai suatu cara untuk
mencapai tujuan tertentu. Tidak sedikit masyarakat menganggap bahwa politik
adalah sesuatu yang negatif yang harus dijauhi. Padahal tidak semestinya selalu
begitu, bahkan politik sangat dibutuhkan dalam hidup beragama. Andai saja kita
tidak mempunyai cara untuk melakukan pendekatan kepada Allah SWT, maka dapat
dipastikan kita sebagai manusia biasa juga tidak akan pernah mencapai kata
beriman dan takwa disisi-Nya, dikarenakan tidak akan pernah tercapai suatu
tujuan jika tidak ada usaha atau cara yang dilakukannya untuk mencapai tujuan
tersebut. Realita inilah yang harus kita ubah dikalangan masyarakat setempat,
setidaknya dimulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, kemudian untuk bangsa
dan negara kita.
Islam
bukanlah suatu ilmu yang harus dipertandingnya dengan tulisan atau dengan
ceramah belaka tanpa diterapkan dalam kehidupan sehari- hari. Karena islam sangat
identik dengan sifat, pemikiran, tingkah laku, dan perbuatan manusia dalam kehidupan
sehari- hari untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan mencapai
kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Tentunya untuk mencapai hal tersebut,
kita harus mempunyai suatu cara tertentu yang tidak melanggar ajaran agama dan
tidak merugikan umat manusia. Banyak yang beranggapan bahwa jika agama
dimasukkan dalam suatu politik, maka agama ini tidak akan murni lagi. Namun ada
yang beranggapan lain, karena jika agama tidak menggunakan suatu politik atau
cara, maka agama tersebut tidak akan sampai pada tujuannya. Kalaupun pada
kenyataannya banyak yang tidak berhasil, mungkin cara yang digunakan belum
sempurna dan perlu menambahan ilmu.
Untuk
itulah kita sangat berharap kepada pembaca semua, semoga setelah membaca atau
membahas makalah ini, kita semua mampu menjadikan agama islam agama yang
kembali sempurna untuk mengubah akhlak manusia ke arah yang lebih baik di
sisi-Nya, Amin.
B.
TUJUAN
1. Mengetahui definisi
dari politik islam.
2. Mengetahui hal-hal
yang berhubungan dengan politik islam.
3. Mengetahui
prinsip-prinsip politik luar negeri di dalam islam.
4. Memahami kontribusi
umat islam dalam perpolitikan nasional.
5.
Dapat membandingkan politik yang terjadi pada saat sekarang dengan politik
menurut pandangan Islam.
6. Agar dapat
mengetahui dan memahami tentang politik secara Islam.
7.
Dengan mengetahui pandangan politik secara Islam agar kita lebih dapat
meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita serta lebih mendapatkan posisi
yang lebih baik di hadapan AllahSWT.
C.
RUMUSAN MASALAH
1. Apa pengertian dari
dari politik islam?
2. Apa prinsip –
prinsip politik luar negeri dalam islam?
3. Apa saja kontribusi
umat islam dalam perpolitikan nasional?
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Politik adalah 'ilmu pemerintahan' atau 'ilmu siyasah', yaitu 'ilmu tata
negara'. Pengertian dan konsep politik atau siyasah dalam Islam sangat berbeda
dengan pengertian dan konsep yang digunakan oleh orang-orang yang bukan Islam.
Politik dalam Islam menjuruskan kegiatan ummah kepada usaha untuk mendukung dan
melaksanakan syari'at Allah melalui sistem kenegaraan dan pemerintahan.
Dalam fikih siyasah disebutkan bahwa garis besar fikih meliputi : (acep djazuli,2000:15)
Dalam fikih siyasah disebutkan bahwa garis besar fikih meliputi : (acep djazuli,2000:15)
1.
Siyasah dusturiyyah (tata Negara dalam
islam)
2.
Siyasah dauliyya (politik yang mengatur
hubungan antara satu Negara islam dengan Negara Negara islam lain atau Negara
sekuler lainnya
3.
Siyasah mailiya (system ekonomi Negara)
Tauhid berarti bahwa hanya Allah sajalah yang diakui
sebagai Pencipta, Pemelihara, dan Pemilik alam semesta dan segala isinya.
Penyembahan dan kepatuhan hanya boleh ditujukan pada-Nya saja. Kekuasaan segala
sesuatu yang ada di dunia ini dan juga segala sesuatu itu sendiri tak ada yang
kita peroleh atas hak kita sendiri. Semua itu adalah anugerah Allah semata
(Fuadi,2008).
Konsep khilafah dimana Allah lah Pemilik dunia ini. Firman
Allah yang artinya:
1.
"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman
kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menjadikan seorang khalifah di
muka bumi... " (Al Baqarah: 30)
2.
"Kemudian Kami jadikan kamu
khalifah-khalifah di muka bumi sesudah mereka supaya Kami memperhatikan
bagaimana kamu Khalifah berarti perwakilan. Dengan pengertian ini, bahwa
kedudukan manusia di atas muka bumi ialah sebagai wakil Allah. Ini juga
bermaksud bahwa di atas kekuasaan yang telah diamanahkan kepadanya oleh Allah,
maka manusia dikehendaki melaksanakan undang-undang Allah dalam batas-batas
yang ditetapkan. Atas landasan ini, maka manusia bukanlah penguasa atau
pemilik, tetapi ia hanyalah khalifah atau wakil Allah. Seseorang khalifah hanya
menjadi khalifah yang sah selama mana ia benar benar mengikuti hukum hukum
Allah. Oleh itu khilafah sebagai asas ketiga dalam sistem politik Islam
menuntut agar tugas tersebut dipegang oleh orang-orang yang memenuhi
syarat-syarat berikut:
1.
Mereka mestilah terdiri daripada
orang-orang yang benar-benar menerima dan mendukung prinsip-prinsip
tanggungjawab yang terangkum di dalam pengertian khilafah.
2.
Mereka tidak terdiri daripada
orang-orang zalim, fasiq, fajir dan lalai terhadap Allah serta bertindak
melanggar batas-batas yang ditetapkan oleh-Nya
3.
Mereka mestilah terdiri daripada
orang-orang yang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan, kea'rifan serta
kemampuan intelek dan fizikal.
4.
Mereka mestilah terdiri daripada
orang-orang yang amanah sehingga dapat dipikulkan tanggungjawab kepada mereka
dengan aman dan tanpa keraguan.
BAB III
PEMBAHASAN
A.
Pengertian Poltik Islam
Islam
bukanlah semata agama (a religion) namun juga merupakan sistem politik (a
political sistem), Islam lebih dari sekedar agama. Islam mencerminkan
teori-teori perundang-undangan dan politik. Islam merupakan sistem
peradaban yang lengkap, yang mencakup agama dan Negara secara bersamaan
(M.Dhiaduddin Rais, 2001:5).
Nabi
Muhammad SAW adalah seorang politikus yang bijaksana. Di Madinah beliau
membangun Negara Islam yang pertama dan meletakkan prinsip-prinsip utama
undang-undang Islam. Nabi Muhammad pada waktu yang sama menjadi kepala agama
dan kepala Negara.
Dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian politik sebagai kata benda ada tiga,
yaitu :
1. pengetahuan
mengenai kenegaraan (tentang sistem dan dasar pemerintahan)
2. segala
urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) mengenai kebijakan,
cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah).
Politik
itu identik dengan siasah, yang secara pembahasannya artinya mengatur. Dalam
fikih, siasah meliputi :
1. Siasah
Dusturiyyah (Tata Negara dalam Islam)
2. Siasah
Dauliyyah ( Politik yang mengatur hubungan antara satu negara Islam lainnya)
3. Siasah
Maaliyah (Sistem ekonomi negara)
Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi yang dapat
mempersatukan kekuatan-kekuatan dan aliran-aliran yang berbeda-beda di
masyarakat. Dalam konsep Islam, kekuasaan tertinggi adalah Allah SWT. Ekrepesi
kekuasaan dan kehendak Allah tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Oleh
karena itu penguasa tidaklah memiliki kekuasaan mutlak, ia hanyalah wakil
(khalifah) Allah di muka bumi yang berfungsi untuk membumikan sifat-sifat Allah
dalam kehidupan nyata. Di samping itu, kekuasaan adalah amanah Allah yang
diberikan kepada orang-orang yang berhak memilikinya. Pemegang amanah haruslah
menggunakan kekuasaan itu dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan prinsip-prinsip
dasar yang telah ditetapkan Al-Quran dan Sunnah Rasul.
B.
Norma Politik dalam Islam
Dalam
pelaksanaan politik, Islam juga memiliki norma-norma yang harus diperhatikan.
Norma-norma ini merupakan karakteristik pembeda politik Islam dari system
poltik lainnya. Diantara norma-norma itu ialah :
1. Poltik
merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan, bukan dijadikan sebagai
tujuan akhir atau satu-satunya.
2. Politik
Islam berhubungan dengan kemashlahatan umat.
3. Kekuasaan
mutlak adalah milik Allah.
4. Manusia
diberi amanah sebagai khalifah untuk mengatur ala mini secara baik.
5. Pengangkatan
pemimpin didasari atas prinsip musyawarah.
6. Ketaatan
kepada pemimpin wajib hukumnya setelah taat kepada Allah dan Rasul.
7. Islam
tidak menentukan secara eksplisit bentuk pemerintahan Negara.
C.
Kedudukan Politik Dalam Islam
Terdapat
tiga pendapat di kalangan pemikir muslim tentang kedudukan politik
dalam syariatislam. Yaitu :
Pertama,
kelompok yang menyatakan bahwa islamadalah suatu agama yang serbah
lengkap didalamnya terdapat pula antara lainsystem ketatanegaraan atau politik.
Kemudian lahir sebuah istilah yang disebutdengan fikih siasah (system
ketatanegaraan dalam islam) merupakan bagianintegral dari ajaran islam.
Lebih jauhkelompok ini berpendapat bahwa system ketatanegaraan yang harus
diteladaniadalah system yang telah dilaksanakan oleh nabi Muhammad SAW dan oleh
parakhulafa al-rasyidin yaitu sitem khilafah.
Kedua,
kelompok yangberpendirian bahwa islam adalah agama dalam pengertian barat.
Artinya agamatidak ada hubungannya dengan kenegaraan. Menurut aliran ini nabi
Muhammadhanyalah seorang rasul, seperti rasul-rasul yang lain bertugas
menyampaikanrisalah tuhan kepada segenap alam. Nabi tidak bertugas untuk
mendirikan danmemimpin suatu Negara.
Ketiga,
menolak bahwa islam adalah agama yang serba lengkap yang terdapat didalamnya segala
sistemketatanegaraan, tetapi juga menolak pendapat bahwa islam sebagaimana
pandanaganbarat yang hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan. Aliran
iniberpendirian bahwa dalam islam tidak teredapat sistem ketatanegaraan,
tetapaiterdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.
Sejarah
membuktikan bahwa nabi kecuali sebagai rasul, meminjam istilah harun nasution,
kepala agama, jugabeliau adalah kepala negara. Nabi menguasai suatu wilayah
yaitu yastrib yangkemudian menjadi madinah al-munawwarah sebagai wilayah
kekuasaan nabi sekaligusmanjadi pusat pemerintahannya dengan piagam madinah
sebagai aturan dasarkenegaraannya. Sepeninggal nabi, kedudukan beliau sebagai
kepala negaradigantikan abu bakar yang merupakan hasil kesepakatan tokoh-tokoh sahabat,selanjutnya
disebut khalifah. Sistem pemerintahannya disebut “khalifah”. Sistem“khalifah”
ini berlangsung hingga kepemimpinan berada dibawah kekuasaankhalifah terakhir,
ali “karramah allahu wajhahu”.
D.
Demokrasi Dalam Islam
Kedaulatan
mutlak dan keesaan Tuhan yang terkandung dalam konsep tauhid dan peranan
manusia yang terkandung Dalamkonsep khalifah memberikan kerangka yang dengannya
para cendikiawan belakanganini mengembangkan teori politik tertentu yang
dianggap demokratis. Didalamnyatercakup definisi khusus dan pengakuan terhadap
kedaulatan rakyat, tekanan padakesamaan derajat, manusia, dan kewajiban rakyat
sebsgai pengemban pemerintahan.
Demokrasi
islam dianggap sebagaisistem yang mengekuhkan konsep-konsep islam yang sudah
lama berakar, yaitumusyawarah {syura}, persetujuan {ijma’}, dan penilaian
interpretative yangmandiri {ijtihad}.
Musyawarah,
konsensus, dan ijtihadmerupakan konsep-konsep yang sangat penting bagi
artikulasi demokrasi islamdalam kerangka keesaan tuhan dan kewajiban-kewajiban
manusia sebagaikhalifah-nya. Meskipun istilah-istilah ini banyak diperdebatkan
maknanya, namunlepas dari ramainya perdebatan maknanya didunia islam,
istilah-istilah inimemberi landasan yang efektif untuk memahami hubungan antara
islam dandemokrasi di dunia kontemporer.
E.
Masyarakat Madani
Masayarakat
madani adalah masyarakat yang beradap, menjunjung tinggi
nilai-nilaikemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan
teknologi. Karenaitu didalam ilmu filsafat, sejak filsafat yunani sampai msaa
filsafat islamjuga dikenal istilah madinah atau polis, yang berarti kota yaitu
masyarakatyang maju dan berperadaban. Masyarakat madina menjadi simbol
idealisme yangdiharapkan oleh setiap masyarakat.
Kata madani
merupakan penyifatan terhadap kota madinah, yaitu sifat yang ditunjukanoleh
kondisi dan sisyem kehidupan yang berlaku di kota madinah . kondisi dansistem
kehidupan menjadi popular dan dianggap ideal untuk menggambaraknmasyarakat yang
islami, sekalipun penduduknya terdiri dari berbgai macamkeyakinan. Mereka hidup
dengan rukun, saling membantu, taat hukum, dan menujjukankepercayaan penuh
terhadap kepemimpinannya. aL-qur’an menjadi konstitusi untukmenyelesaikan
berbagai persoalan hidup yang terjadi diantara penduduk madinah.
Perjanjian
madinah berisikesepakatan ketiga unsur masyarakat untuk saling tolong-menolong,
menciptakankedamaian, dalam kehidupan social, menjadikan aL-qur’an sebagai
konstitu,menjadikan rasulullah SAW sebagai pemimpin yang ketaatan penuh
terhadapkeputusan-keputusannya, dan memberikan kebebaan bagi penduduknya untuk
memelukagama serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.
Masyarakat
madani sebagai masyarakat ideal memiliki karakteristik sebagai berikut :
1. BerTuhan
2. Damai
3. Tolong-menolong
4. Toleran
5. Keseimbanagn
antara hak dan kewajiban social
6. Berperadaban
tinggi
7. Berakhlak
mulia
F.
Prinsip – Prinsip Politik Luar Negeri
Dalam Islam (Siasah Dauliyyah)
Dalam
Al-Quran, ditemui beberapa prinsip politik luar negeri dalam Islam, yaitu :
1. Saling
menghormati fakta-fakta dan traktat-traktat, lihat QS.8:58, QS.9:4,
QS.16:91, QS.17:34.
2. Kehormatan
dan Integrasi Nasional, lihat QS.16:92
3. Keadilan Universal (Internasional), lihat QS.
5:8.
4. Menjaga
perdamaian abadi, lihat QS.5:61.
5. Menjaga
kenetralan negara-negara lain, lihat QS.4:89,90.
6. Larangan
terhadap eksploitasi para imperialis, lihat QS.6:92.
7. Memberikan
perlindungan dan dukungan kepada orang-orang Islam yang hidup di negara. lihat
QS.8:72.
8. Bersahabat
dengan kekuasaan-kekuasaan netral, lihat QS.60:8,9.
9. Kehormatan
dalam hubungan Internasional, lihat QS.55:60.
10. Persamaan
keadilan untuk para penyerang, lihat QS.2:195, QS.16:126, dan QS.42:40.
Prinsip-prinsip
dasar siasyah dalam Islam meliputi antara lain:
1. Musyawarah
2. Pembahasan
Bersama
3. Tujuan
bersama, yakni untuk mencapai suatu keputusan.
4. Keputusan
itu merupakan penyelesaian dari suatu masalah yang dihadapi bersama
5. Keadilan
6. Al-Musaawah
atau persamaan.
7. Al-hurriyyah
(kemerdekaan)
8. Perlindungan
jiwa raga dan harta masyarakat .
G.
Prinsip-prinsip dasar politik Islam
Sistem politik berdasarkan atas tiga
(3) prinsip yaitu :
1. Hakimiyyah
Ilahiyyah
Hakimiyyah
atau memberikan kuasa pengadilandan kedaulatan hukum tertinggi
dalam sistem politik Islam hanyalah hak mutlakAllah.
Dan
Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhakdisembah) melainkan Dia, bagi-Nyalah
segala puji di dunia dan di akhirat, danbagi-Nyalah segala penentuan dan hanya
kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (Al-Qasas: 70) Hakimiyyah Ilahiyyah
membawa pengertian-pengertian berikut:
a. Bahawasanya
Allah Pemelihara alam semesta yang pada hakikatnya adalahTuhan yang menjadi
pemelihara manusia, dan tidak ada jalan lain bagi manusia kecuali patuh dan
tunduk kepada sifat IlahiyagNya Yang Maha Esa.
b. Bahawasanya
hak untuk menghakimi dan meng adili tidak dimiliki olehsesiap kecuali
Allah. Bahawasanya hanya Allah sahajalah yang memiliki
hak mengeluarkan hukumsebab Dialah satu-satuNya Pencipta.
c. Bahawasanya
hanya Allah sahaja yang memiliki hakmengeluarkan peraturan-peraturan sebab
Dialah satu-satuNya Pemilik.
d. Bahawasanya
hukum Allah adalah suatu yang benar sebabhanya Dia sahaja yang Mengetahui
hakikat segala sesuatu dan di tanganNyalahsahaja penentuan hidayah dan
penentuan jalan yang selamat dan lurus.
Hakimiyyah
Ilahiyyah membawa arti bahwa terasutama kepada sistem politik Islam ialah
tauhid kepada Allah di segi Rububiyyahdan Uluhiyyah.
2. Risalah
Risalah bererti bahawa kerasulan beberapaorang
lelaki di kalangan manusia sejak Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammads.a.w
adalah suatu asas yang penting dalam sistem politik Islam. Melaluilandasan
risalah inilah maka para rasul mewakili kekuasaan tertinggi Allahdalam bidang
perundangan dalam kehidupan manusia. Para rasul meyampaikan,mentafsir dan
menterjemahkan segala wahyu Allah dengan ucapan dan perbuatan.
Dalam sistem politik Islam, Allah telahmemerintahkan
agar manusia menerima segala perintah dan larangan Rasulullahs.a.w. Manusia
diwajibkan tunduk kepada perintah-oerintah Rasulullah s.a.w dantidak mengambil
selain daripada Rasulullah s.a.w untuk menjadi hakim dalamsegala perselisihan
yang terjadi di antara mereka. Firman Allah:
Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikanAllah
kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untukAllah,
Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin danorang-orang yang
dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang
kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamumaka terimalah dia.
Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; danbertakwalah kepada
Allah. SesungguhnyaAllah sangat keras hukuman-Nya. (Al-Hasyr: 7)
Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak
beriman hinggamereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka
perselisihkan, kemudianmereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap
putusan yang kamuberikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.(An-Nisa’: 65
3. Khalifah
Khilafah bererti perwakilan. Kedudukan manusia di
atas muka bumiini adlah sebagai wakil Allah. Oleh itu, dengan kekuasaanyang
telah diamanahkanini, maka manusia hendaklah melaksanakan undang-undang Allah
dalam batas yangditetapkan. Di atas landasan ini, maka manusia bukanlah
penguasa atau pemiliktetapi hanyalah khalifah atau wakilAllah yang
menjadi Pemilik yang sebenar.Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti
(mereka) di mukabumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu
berbuat. (Yunus: 14). Seseorang khalifah hanya menjadi khalifah yang sah
selama mana ia benar-benar mengikuti hukum-hukum Allah. Ia menuntun agar tugas
khalifah dipegang oleh orang-orang yang memenuhi syarat-syarat berikut:
1. Terdiri
dari pada orang-orang yang benar-benar boleh menerima dan mendukung
prinsip-prinsip tanggng jawab yang terangkum dalam pengertian kkhilafah.
2. Tidak
terdiri dari pada orang-orang zalim, fasiq, fajir dan lalai terhadap Allah
serta bertindak melanggar batas-batas yang ditetapkan
olehNya.
3. Terdiri
daripada orang-orang yang berilmu, berakal sihat, memiliki kecerdasan,
kearifanserta kemampuan intelek dan fizikal.
4. Terdiri
daripada orang-orang yang amanah sehingga dapt dipikulkan tanggungjawab
kepadamereka dengan yakin dan tanpa keraguan.
Pemerintahan baru wajib di patuhi kalau politik dan
kebijaksanaannya merujuk kepada Al-Quran dan hadist atau tidak bertentangan
dengan keduanya.
H.
PRINSIP-PRINSIP UTAMA SISTEM POLITIK
ISLAM
1. Musyawarah
Asas musyawarah yang paling utamaadldah berkenaan
dengan pemilihan ketua negara dan oarang-oarang yang akanmenjawat tugas-tugas
utama dalam pentadbiran ummah. Asas musyawarah yang keduaadalah berkenaan
dengan penentuan jalan dan cara pelaksanaan undang-undang yangtelah dimaktubkan
di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Asas musyawarah yangseterusnya ialah berkenaan
dengan jalan-jalan bagi menetukan perkara-perkarabaru yang timbul di dalangan
ummah melalui proses ijtihad.
2. Keadilan
Prinsip ini adalah berkaitan dengankeadilan sosial
yang dijamin oleh sistem sosial dan sistem ekonomi Islam. Dalampelaksanaannya
yang luas, prinsip keadilan yang terkandung dalam sistem politikIslam meliputi
dan merangkumi segala jenis perhubungan yang berlaku dalamkehidupan manusia,
termasuk keadilan di antara rakyat dan pemerintah, di antaradua pihak yang
bersebgketa di hadapan pihak pengadilan, di antara pasangansuami isteri dan di
antara ibu bapa dan anak-anaknya.kewajipan berlaku adil danmenjauhi perbuatan
zalim adalah di antara asas utama dalam sistem sosial Islam,maka menjadi
peranan utama sistem politik Islam untuk memelihara asas tersebut.Pemeliharaan
terhadap keadilan merupakan prinsip nilai-nilai sosial yang utamakerana
dengannya dapat dikukuhkan kehidupan manusia dalam segala aspeknya.
3. Kebebasan
Kebebasan yang diipelihara olehsistem politik Islam
ialah kebebasan yang berterskan kepada makruf dankebajikan. Menegakkan prinsip
kebebasan yang sebenaradalah tujuan terpentingbagi sistem politik dan
pemerintahan Islam serta menjadi asas-asas utama bagiundang-undang perlembagaan
negara Islam.
4. Persamaan
Persamaan di sini terdiri daripadapersamaan dalam
mendapatkan dan menuntut hak, persamaan dalam memikultanggungjawab menurut
peringkat-peringkat yang ditetapkan oleh undang-undangperlembagaan dan
persamaan berada di bawah kuatkuasa undang-undang.
5. Hak
menghisab pihak pemerintah
Hak rakyat untuk menghisab pihakpemerintah dan hak
mendapat penjelasan terhadap tindak tanduknya. Prinsip iniberdasarkan kepada
kewajipan pihak pemerintah untuk melakukan musyawarah dalamhal-hal yang berkaitan
dengan urusan dan pentadbiran negara dan ummah. Hakrakyat untuk disyurakan
adalah bererti kewajipan setiap anggota dalammasyarakat untuk menegakkan
kebenaran dan menghapuskan kemungkaran. Dalampengertian yang luas, ini juga
bererti bahawa rakyat berhak untuk mengawasi danmenghisab tindak tanduk dan
keputusan-keputusan pihak pemerintahan.
I.
TUJUAN POLITIK MENURUT ISLAM
Tujuan
sistem politik Islam adalahuntuk membangunkan sebuah sistem pemerintahan dan
kenegaraan yang tegak di atasdasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat
Islam. Tujuan utamanya ialah menegakkan sebuah negara Islam atau
Darul Islam. Dengan adanya pemerintahan yang mendukungsyariat, maka akan
tertegaklah Ad-Dindan berterusanlah segala urusan manusia menurut
tuntutan-tuntutan Ad-Dintersebut. Para fuqahak Islam telah menggariskan 10
perkara penting sebagai tujuankepada sistem politik dan pemerintahan Islam:
1. Memelihara
keimanan menurut prinsip-prinsip yang telahdisepakati oleh ulamak salaf
daripada kalangan umat Islam.
2. Melaksanakanproses
pengadilan dikalangan rakyat dan menyelesaikan masalah dikalanganorang-orang
yang berselisih.
3. Menjagakeamanan
daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dandamai.
4. Melaksanakanhukuman-hukuman
yang telah ditetapkan syarak demi melindungi hak-hak manusia.
5. Menjaga
perbatasan negara dengan pelbagai persenjataanbagi menghadapi kemungkinan
serangan daripada pihak luar.
6. Melancarkan
jihad terhadap golongan yang menentang Islam.
7. Mengendalikan
urusan pengutipan cukai, zakat, dan sedekahsebagaimana yang ditetapkan syarak.
8. Mengatur
anggaran belanjawan dan perbelanjaan daripadaperbendaharaan negara agar tidak
digunakan secara boros atau kikir.
9. Melantik
pegawai-pegawai yang cekap dan jujur bagimengawal kekayaan negara dan
menguruskan hal-ehwal pentadbiran negara.
10. Menjalankan
pengawalan dan pemeriksaan yangrapi dalam hal-ehwal awam demi untuk memimpin
negara dan melindungi Ad-Din.
J.
Syarat Kepemimpinan Politik dalam Islam
Kepemimpinan
politik dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat yang telah digariskan oleh
ajaran agama. Penjelasan itu terdapat dalam surat An-Nisa’,(4):58-59. Pada
ayat itu disimpulkan bahwa terdapat beberapa syarat kepemimpinan politik dalam
Islam antara lain;
1. Amanah
yaitu bertanggung jawab dengan tugas dan kewenangan yang diemban.
2. Adil
yaitu mampu menempatkan segala sesuatu secara tepat dan proporsional.
3. Taat
kepada Allah dan Rosul.
4. Menjadikan
quran dan sunnah sebagai referensi utama.
K.
Kontribusi Umat Islam dalam Perpolitikan
Nasional
Kekuasaan
tanpa landasan moral, cepat atau lambat dipastikan akan berdampak buruk bagi
tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Upaya untuk membangun dan memelihara
kebersa¬maan tinggal sekadar retorika, yang mencuat justru ego ego berkedok
kemunafikan. Posisi dalam struktur pemerintahan, tidak lagi dianggap sebagai
amanah buat memperjuangkan nasib rakyat, melainkan lahan basah untuk memanjakan
hasrat priba¬di atau kepentingan golongan.
Akibatnya,
demi menduduki jabatan tertentu, orang tak segan segan menghalalkan segala
cara. Seperti mengeksploita¬si massa untuk unjuk kekuatan, political money
untuk merek¬rut dukungan, memanipulasi angka perhitungan dalam pemilu, dan lain
sebagainya. Bahkan kalau perlu rakyat dijadikan tumbal dalam rekayasa politik.
Sehingga lambat laun lahirlah sebuah citra negatif: politik itu kotor.
Mencermati
peta perpolitikan di Indonesia, kalau mau jujur, masih jauh dari gambaran
menggembirakan. Nilai nilai kemanu¬siaan, etika moral, sering terabaikan. Dan,
umat Islam (penyandang predikat khalifah di muka bumi) sangat tidak layak untuk
berdiam diri menyaksikan wajah perpolitikan di negeri ini berlangsung corat
marut. Harus ada rasa tergugah untuk melakukan perubahan konstruktif.
Munculnya
pemikiran reformis dan kreatif dalam penyam¬paian pesan pesan kemanusiaan Islam
inilah yang ingin diso¬sialisasikan Ahmad Syafii Maarif, dalam bukunya “Islam
& Politik, Upaya Membingkai Peradaban.
Syafii
Maarif, optimis Islam akan mampu memberi corak pertumbuhan dan perkembangan
masyarakat yang berwawasan moral. Asalkan Islam dipahami secara benar dan
realistis, tidak diragukan lagi akan berpotensi dan berpeluang besar untuk
ditawarkan sebagai pilar pilar peradaban alternatif di masa depan. Sumbangsih
solusi Islam terhadap masalah masalah kemanusiaan yang semakin lama semakin
komplek ini, baru punya makna historis bila umat Islam sendiri dapat tampil
sebagai umat yang beriman. Menyikapi tantangan tersebut, hal paling mendasar
adalah bahwa umat Islam tidak boleh terpecah belah oleh dua kutub pemikiran:
antara ilmu agama dan ilmu sekuler. Dengan bekal perpaduan spritual dan
intelektual, maka posisi umat Islam yang semula berada di buritan, dimasa
mendatang dihar¬apkan menjadi lokomotif dalam membangun masyarakat bermoral
yang diback up kemantapan ontologi.
Kontribusi
agama Islam dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara ialah:
1. Politik
ialah: Kemahiran
2. Menghimpun
kekuatan
3. Meningkatkan
kwantitas dan kwalitas kekuatan
4. Mengawasi
kekuatan dan
5. Menggunakan
kekuatan, untukmencapai tujuan kekuasaan tertentu didalamnegara atau institut
lainnya.
Kontribusi
umat Islam dalam perpolitikan Nasional sudah dimulai semenjak masa penjajahan
(prakemerdekaan).
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Manusia
diciptakan Allah dengan sifat bawaan ketergantungan kepada-Nya di samping
sifat-sifat keutamaan, kemampuan jasmani dan rohani yang memungkinkan ia
melaksanakan fungsinya sebagai khalifah untuk memakmuran bumi. Namun demikian,
perlu dikemukakan bahwa dalam keutamaan manusia itu terdapat pula keterbatasan
atau kelemahannya. Karena kelemahanya itu, manusia tidak mampu mempertahankan
dirinya kecuali dengan bantuan Allah.
Bentuk
bantuan Allah itu terutama berupa agama sebagai pedoman hidup di dunia dalam
rangka mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Dengan bantuan-Nya Allah
menunjukkan jalan yang harus di tempuh manusia untuk mencapai tujuan hidupnya.
Tujuan hidup manusia hanya dapat terwujud jika manusia mampu mengaktualisasikan
hakikat keberadaannya sebagai makhluk utama yang bertanggung jawab atas
tegaknya hukum Tuhan dalam pembangunan kemakmuran di bumi untuk itu Al-Qur'an
yang memuat wahyu Allah, menunjukkan jalan dan harapan yakni (1) agar manusia
mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan fitrah (sifat asal atau kesucian)nya,
(2) mewujudkan kebajikan atau kebaikan dengan menegakkan hukum, (3) memelihara
dan memenuhi hak-hak masyarakat dan pribadi, dan pada saat yang sama memelihara
diri atau membebaskan diri dari kekejian, kemunkaran dan kesewenang-wenangan.
Untuk itu di perlukan sebuah system politik sebagain sarana dan wahana (alat
untuk mencapai tujuan) yaitu Politik Islam.
B. Saran
Islam
sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh, sudah sepatutnya memiliki peran
utama dalam kehidupan politik sebuah negara. Untuk menuju ke arah integrasi
kehidupan masyarakat, negara dan Islam diperlukan ijtihad yang akan memberikan
pedoman bagi anggota parlemen atau politisi dalam menjelaskan hujahnya dalam
berpolitik. Dan interaksi umat Islam yang hidup dalam alam modern ini dengan
politik akan memberikan pengalaman dan tantangan baru menuju masyarakat yang
adil dan makmur. Berpolitik yang bersih dan sehat akan menambah kepercayaan
masyarakat khususnya di Indonesia bahwa memang Islam mengatur seluruh aspek
mulai ekonomi, sosial, militer, budaya sampai dengan politik.
DAFTAR PUSTAKA
Anwar,
Fuadi, dkk. Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum, Padang :
2008
Hasby,
Subky, dkk.2007. BUKU DARAS.PPA Universitas Bramijaya ; Malang
Lopa,
Baharuddin, 1989, Al-Quran dan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta
M.Dhianddin
Rais.2001.Teori Politik Islam, Jakarta: Gema Insani. Hal 4-6
Nurcholish
Madjid, 1999. Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi, Jakarta:
Paramadina, 1999.
Padang.Pendidikan
Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum, hal 189-190.
Rustam,
Rusyja, Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Andalas
Tim
Dosen PAI UNP.2006.Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan TinggiUmum,hal
148-151.
